Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi yang harus segera dibenahi melalui kebijakan distribusi yang lebih berpihak kepada daerah produsen.

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PISU) 2026 ke-12 yang dirangkai dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026).

“Kita daerah penghasil sawit, tetapi masih ada persoalan ketersediaan minyak goreng. Kalau kata pepatah ibarat tikus mati dilumbung padi. Ini menjadi perhatian yang harus dicari solusinya agar distribusi lebih berpihak kepada daerah penghasil,” kata Bobby.

Menurut Bobby, kondisi tersebut menjadi ironi karena banyak perusahaan sawit dan minyak goreng besar justru beroperasi di Sumatera Utara. Ia menyinggung hasil pengumuman pemerintah terkait perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam distribusi minyak goreng, di mana sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari Sumatera Utara.

Karena itu, Pemprov Sumut sedang mengkaji skema agar sebagian produksi minyak sawit mentah (CPO) dapat dimanfaatkan langsung untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat di daerah penghasil.

Bobby mengungkapkan pihaknya telah berdiskusi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengenai kemungkinan penerapan kebijakan serupa Domestic Market Obligation (DMO) yang selama ini berlaku secara nasional untuk CPO.

Menurutnya, selama ini distribusi minyak goreng cenderung mengikuti wilayah dengan harga yang lebih tinggi, seperti Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur. Akibatnya, daerah penghasil sawit justru kerap mengalami kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng.

“Jangan sampai kita sebagai daerah penghasil malah kesulitan mencari minyak goreng. Ini yang sedang kami pikirkan solusinya,” ujarnya.

Bobby kemudian mengusulkan adanya skema khusus bagi daerah penghasil yang disebutnya sebagai Domestic Market Obligation Daerah (DMOD). Melalui skema tersebut, sebagian kuota DMO nasional yang berasal dari daerah penghasil dapat diwajibkan untuk diolah dan dipasarkan kembali di wilayah asal produksi.

Sebagai contoh, jika suatu daerah seperti Deli Serdang menghasilkan CPO, maka sebagian dari kuota DMO yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat diwajibkan untuk diolah menjadi minyak goreng dan dipasarkan terlebih dahulu di wilayah Deli Serdang.

Namun, Bobby menegaskan skema tersebut harus dijalankan secara transparan dan tidak boleh melibatkan perusahaan yang saling terafiliasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pengelolaan distribusi dapat dilakukan melalui BUMD yang bertugas menampung dan menyalurkan minyak goreng hasil pengolahan tersebut.

Ia meyakini langkah tersebut dapat membantu menjamin ketersediaan minyak goreng di Sumatera Utara sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Bobby juga meminta para kepala daerah di wilayah penghasil kelapa sawit untuk serius mengkaji gagasan tersebut. Selain menjaga pasokan, keberadaan BUMD penyalur minyak goreng juga dapat membantu pemerintah daerah menyediakan minyak goreng dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat

Selain menyinggung persoalan minyak goreng, Bobby mengajak seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Menurut Bobby, hasil sensus ekonomi akan menjadi referensi strategis bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran karena menggambarkan kondisi riil dunia usaha hingga tingkat terkecil.

“Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini sangat penting karena menjadi landasan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di daerah,” ujarnya.

Bobby mengatakan tidak semua kepala daerah memiliki kesempatan memperoleh data Sensus Ekonomi selama masa jabatannya karena kegiatan tersebut hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mendukung penuh pelaksanaan sensus hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga menekankan pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, Sumatera Utara harus mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,7 hingga 7,1 persen agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional.

“Setiap daerah harus mengetahui target pertumbuhan ekonominya masing-masing dan menjadikannya sebagai target bersama,” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Bobby meminta pemerintah daerah memperkuat iklim investasi dan mendorong UMKM naik kelas. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah membantu pelaku UMKM menyusun studi kelayakan usaha atau feasibility study (FS) sehingga lebih mudah menarik investor.

Menurut Bobby, banyak produk UMKM Sumut memiliki kualitas yang baik, namun belum didukung dokumen bisnis yang mampu meyakinkan investor untuk menanamkan modal.

“Produk UMKM kita bagus. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana usaha tersebut dipresentasikan secara profesional sehingga investor tertarik masuk,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif mendampingi UMKM agar tidak hanya fokus pada kualitas produk dan kemasan, tetapi juga memiliki data pasar, proyeksi bisnis, dan dokumen studi kelayakan yang memadai.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Utara Nurbaiti Harahap menjelaskan bahwa PISU 2026 mengusung tema “Inovasi dan Kolaborasi Menuju UMKM Sumut Berkah”.

Kegiatan yang berlangsung pada 10-13 Juni 2026 di Open Stage Parapat tersebut menghadirkan pameran investasi daerah, business matching, investment forum, pameran produk unggulan UMKM, fasilitasi kemitraan usaha, hingga berbagai pertunjukan seni dan budaya.

PISU 2026 juga dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026, peluncuran aplikasi layanan perizinan Provinsi Sumatera Utara, penandatanganan kemitraan usaha besar dengan UMKM, serta pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dengan capaian investasi terbaik tahun 2025.

Bobby menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat investasi, memberdayakan UMKM, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Sumut.

“Kalau rumah kita sudah rapi, UMKM kuat, investasi masuk, maka target pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan akan lebih mudah tercapai,” pungkasnya. (HS)

Artikel Bobby Sampaikan Cara Jaga Kestabilan Migor di Sumut pertama kali tampil pada Palito.id.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat memimpin rapat Penyerahan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2026 secara virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (10/6/2026) malam.

Dalam arahannya, Bobby meminta proses administrasi, baik penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maupun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (tender), segera dirampungkan agar penyaluran dana dapat dilakukan sesuai jadwal.

“Dari tenggat waktu bulan Juni yang kami berikan agar semua dana dapat tersalurkan ke Pemkab/Pemko, namun sampai saat ini belum ada yang ditransfer karena kendala administrasi,” ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, dari 29 kabupaten/kota yang menerima alokasi DBH, baru 16 daerah yang telah menyelesaikan Perkada. Sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian dokumen tersebut.

Pada kesempatan itu, Bobby juga secara khusus meminta penjelasan dari daerah yang belum merampungkan Perkada terkait kendala yang dihadapi. Selain itu, dari 16 daerah yang telah menyelesaikan Perkada, masih terdapat 10 pemerintah daerah yang belum melaksanakan proses tender.

Karena itu, Bobby meminta seluruh kepala daerah segera mempercepat penyelesaian kewajiban administrasi agar Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan ke kas daerah masing-masing.

Lebih lanjut, Bobby mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar berhati-hati dalam melakukan penghitungan dan penggunaan anggaran. Ia menegaskan bahwa serapan anggaran DBH harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kegiatan ini murni untuk pembangunan di kabupaten/kota. Saya minta jangan ada yang mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari program ini. Ini menjadi catatan serius bagi kita semua,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Bobby meminta seluruh proyek pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, dilaksanakan dengan kualitas terbaik sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumut juga berkomitmen segera mentransfer dana DBH setelah seluruh persyaratan administrasi dari kabupaten/kota dinyatakan lengkap. (HS)

Artikel Bobby Pimpin Rapat Penyerahan DBH pertama kali tampil pada Palito.id.

Hal tersebut disampaikan Supratman saat peresmian secara simbolis Posbakum di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan P. Diponegoro, Medan, Rabu (10/6/2026).

Menurut Supratman, keberhasilan pembentukan Posbakum di seluruh wilayah Sumatera Utara tidak terlepas dari dukungan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Afif Nasution, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.

“Atas dukungan Pak Gubernur Bobby Nasution serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, capaian ini dapat terlaksana dengan maksimal. Posbakum yang menjadi harapan masyarakat kini telah terbentuk di seluruh Indonesia,” ujar Supratman.

Ia menjelaskan, peresmian yang dilakukan saat ini hanya bersifat simbolis karena Posbakum sebenarnya telah lama terbentuk dan mulai berjalan di tengah masyarakat.

Khusus di Sumatera Utara, kata Supratman, sebanyak 6.110 Posbakum telah terbentuk sesuai jumlah desa dan kelurahan yang ada di provinsi tersebut.

“Sekarang seluruh Posbakum di Sumatera Utara sudah terbentuk. Selanjutnya kami akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar Posbakum benar-benar menjadi sarana pendampingan dan penyelesaian berbagai persoalan hukum di masyarakat,” katanya.

Supratman menambahkan, penyelesaian berbagai persoalan sosial dan hukum di masyarakat nantinya akan diperkuat melalui pendekatan Justice Collaborator yang mengedepankan penyelesaian masalah secara musyawarah dan berkeadilan.

Menurutnya, program Posbakum akan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tingkat desa, kelurahan maupun lingkungan.

“Yang paling penting adalah bagaimana Posbakum dapat hadir membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat bawah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi atas program Posbakum yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bobby menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan berbagai regulasi turunan untuk mendukung implementasi Posbakum, termasuk mekanisme penyelesaian persoalan masyarakat melalui pendekatan Justice Collaborator.

“Program ini sangat baik karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami berharap Posbakum dapat menjadi wadah penyelesaian berbagai persoalan sosial dan hukum yang terjadi di tingkat kelurahan maupun lingkungan,” kata Bobby.

Menurutnya, keberadaan Posbakum diharapkan mampu memperkuat akses masyarakat terhadap bantuan hukum sekaligus menciptakan penyelesaian masalah yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan. (HS)

Artikel Menkum Supratman Resmikan Posbakum di Sumut pertama kali tampil pada Palito.id.

Menurut Bobby Nasution, pengalaman berbagai bencana hidrometeorologi yang melanda Sumut, termasuk banjir dan longsor pada akhir tahun 2025, menunjukkan pentingnya kapasitas aparatur desa dalam menghadapi kondisi darurat. Bencana tersebut mengakibatkan ratusan korban jiwa dan berdampak pada sejumlah daerah di Sumut.

“Kita akan beri insentif kepada Kepala Desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat (Pertolongan di Permukaan Air Basarnas), bila kita tidak bisa mencegah terjadinya bencana kita harus bisa paling tidak menyelamatkan jiwa,” kata Bobby Nasution usai membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (9/6/2026).

Bobby Nasution juga membagikan pengalamannya saat meninjau salah satu wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdampak parah banjir dan longsor pada akhir tahun 2025. Meski lebih dari setengah wilayah tersebut mengalami kerusakan, tidak terdapat korban jiwa.

“Lebih setengah daerah mereka dihantam banjir dan longsor, tetapi tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka. Daerah lain yang berdekatan banyak warganya yang meninggal dunia. Saat saya tanya Kepala Desanya mengatakan dia pernah mengikuti pelatihan Basarnas dan menerapkannya saat terjadi bencana,” ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan bahwa penanganan kedaruratan bencana tidak dapat dilakukan oleh Basarnas sendiri. Karena itu, pihaknya terus membangun kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

“Kami sadar kami tidak bisa bekerja sendiri, personel kami hanya 6.500, sedangkan kebutuhannya 29.000 untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami terus bersinergi ke kementerian, lembaga dan juga seperti saat ini Perangkat Desa, mereka ujung tombak kita dalam kondisi darurat,” kata Mohammad Syafii.

Pelatihan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Kepala Pusat Pelatihan SDM Basarnas Anggit Mulyo Santoso, serta Sultan Deli XIV Tuanku Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah. Hadir pula perwakilan bupati dan wali kota se-Sumut, organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Sumut, serta jajaran Basarnas RI. (HS)

Artikel Bobby: Kepala Desa Bersertifikat Basarnas Dapat Insentif pertama kali tampil pada Palito.id.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (9/6/2026).

Bobby menjelaskan, zona Megathrust merupakan kawasan pertemuan antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng samudera dan lempeng benua. Pertemuan kedua lempeng tersebut menyebabkan proses subduksi yang berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar.

Megathrust, lanjut Bobby, memiliki karakteristik berupa magnitudo sangat besar, terjadi di zona subduksi, memiliki patahan dangkal dan luas, serta berpotensi memicu tsunami besar. “Gempa Megathrust yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004 yang memicu terjadinya Tsunami di Samudera Hindia,” ujar Bobby.

Menurut Bobby, salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman Megathrust adalah kawasan Mentawai dan pesisir pantai barat Sumatera. Karena itu, ia mengingatkan agar berbagai peringatan dan informasi terkait potensi bencana tidak diabaikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Untuk memitigasi ancaman tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menerapkan pendekatan struktural, nonstruktural, sosial budaya, serta penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian. Mitigasi tersebut juga mengedepankan kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai kebhinekaan Nusantara.

Selain itu, Pemprov Sumut terus melakukan berbagai upaya, antara lain penguatan kebijakan dan tata kelola, pembangunan infrastruktur yang aman terhadap bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat, penguatan kolaborasi dan kemitraan, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi.

Bobby juga mencontohkan penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025. Menurutnya, dampak bencana tersebut dapat ditangani berkat kolaborasi seluruh pihak terkait.

Ia menyebutkan jumlah masyarakat terdampak mencapai 1.803.715 jiwa, dengan 11.209 orang mengungsi, 375 orang meninggal dunia, lima orang mengalami luka-luka, dan 41 orang dinyatakan hilang.

Sebagai bentuk komitmen percepatan pemulihan pascabencana, Pemprov Sumut mengalokasikan dukungan fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2026-2028 sebesar Rp23,33 triliun. Selain itu, terdapat tambahan TKD tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun.

Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI Teguh Puji Raharjo mengatakan, KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti 60 peserta. Kegiatan tersebut bertujuan membekali calon pemimpin TNI dengan wawasan strategis, pengalaman empiris, serta kemampuan menganalisis penataan wilayah pertahanan secara langsung di daerah.

“Juga memitigasi ancaman dan bencana. Untuk meningkatkan kemampuan pasis dalam mendeteksi, menganalisis, serta melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman,” pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut serta jajaran perwira TNI. (HS)

Artikel Gubsu Bobby Beri Pembekalan Peserta Pasis Sesko TNI pertama kali tampil pada Palito.id.

Aktivitas tambang ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat. Selain berpotensi merusak lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi tambang.

Untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, Pemprov Sumut berencana menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengawasan di lapangan sekaligus mempercepat penanganan berbagai pelanggaran yang ditemukan.

“Saat ini kita sedang melakukan konsolidasi internal di organisasi, selanjutnya kita berencana untuk membuat MoU dengan APH yakni pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama melakukan pengawasan dan penertiban tambang ilegal di Sumut,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap, Senin (8/6/2026).

Menurut Dedi, Pemprov Sumut berkomitmen menertibkan praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keterlibatan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten.

“Pemprov Sumut akan memastikan pengawasan berjalan lebih kuat dengan melibatkan aparat penegak hukum. Ini bagian dari upaya penertiban agar aktivitas tambang yang ada di Sumut benar-benar sesuai regulasi,” katanya.

Ia menambahkan, kerja sama dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis agar upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga mampu mendorong penegakan aturan secara tegas dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemprov Sumut juga akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Pemprov Sumut mengimbau seluruh pelaku usaha pertambangan untuk mematuhi ketentuan perizinan, standar keselamatan kerja, serta kaidah pengelolaan lingkungan. Pemerintah berkomitmen menjaga ketertiban sektor pertambangan sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak aktivitas tambang ilegal. (HS)

Artikel Pemprov Sumut Perkuat Pengawasan dan Penertiban Tambang Ilegal pertama kali tampil pada Palito.id.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Jalan Yos Sudarso, Lorong XII Nomor 6, Medan, Senin (8/6/2026). Turut hadir GM PLN UID Sumut Mundakhir Salman, GM PLN UIP3B Sumatera Amiruddin, Manager UP2B Sumbagut August Achilles, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyampaikan bahwa masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan.

“Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya kita nggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari,” ujar Bobby Nasution didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut Deddy JP Harahap, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Harahap, serta pejabat lainnya.

Bobby menilai masyarakat masih dapat memahami kondisi darurat yang terjadi akibat kerusakan belasan tower transmisi listrik karena cuaca ekstrem. Namun, menurutnya, kondisi tersebut seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi yang transparan dan terkoordinasi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN bisa sampaikan ke kepala daerah (bupati/walikota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi jangan seperti ini, terus beralasan,” tegas Bobby.

Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumut. Kompensasi tersebut tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat diwujudkan melalui keringanan tagihan listrik maupun diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar, apabila memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Seberapa nanti besaran kompensasi yang diberikan, itu kita minta kepada PLN untuk menentukan. Tetapi yang jelas penekanan kita ke situ, harus ada kompensasi. Sebagaimana kita yang terlambat membayar sedikit saja, langsung ada sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran. Kita tunggu dua tiga hari ke depan untuk proses perbaikannya,” katanya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Mundakhir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Bobby Nasution dan masyarakat Sumut atas gangguan layanan yang terjadi.

Menurutnya, PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mengalami kerusakan.

Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakhir menyatakan pihaknya akan meneruskan penekanan Gubernur Bobby Nasution tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengingat kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat.

Meski demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan sehingga pasokan listrik kembali normal. (HS)

Artikel Gubernur Bobby Nasution Tegur PT PLN Sumut pertama kali tampil pada Palito.id.

Prediksi itu disampaikan Bobby usai menyaksikan pertandingan Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Kamis (4/6/2026) malam.

“Kalau Pak Wagub tadi Argentina ya, kalau saya, penerawangan kayaknya Jerman,” ujar Bobby kepada wartawan.

Pilihan Bobby berbeda dengan Wakil Gubernur Sumut Surya yang sebelumnya menjagokan Argentina. Bobby menilai Jerman memiliki peluang besar untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola dunia setelah beberapa tahun terakhir mengalami pasang surut prestasi.

Pada Piala Dunia 2026, Jerman tergabung di Grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Der Panzer menjadi salah satu unggulan di grup tersebut berbekal tradisi kuat sebagai empat kali juara dunia.

Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan format baru yang diikuti 48 negara. Turnamen ini untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Laga pembuka dijadwalkan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Estadio Banorte, Meksiko. Sementara Jerman akan memulai perjuangannya di Grup E menghadapi Curacao sebelum melawan Pantai Gading dan Ekuador.

Di bawah arahan pelatih Julian Nagelsmann, Jerman datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi mengembalikan kejayaan setelah gagal memenuhi ekspektasi pada beberapa edisi sebelumnya. Tim yang diperkuat generasi muda seperti Jamal Musiala dan Florian Wirtz tersebut masuk dalam daftar favorit untuk melaju jauh di turnamen. (HS)

Artikel Bobby Jagokan Jerman Juara Piala Dunia 2026 pertama kali tampil pada Palito.id.

Bobby Nasution yang datang menyaksikan langsung pertandingan tersebut mengenakan jersey PSMS Medan, mebgucapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih Arkhan cs dalam laga itu dengan skor fantastis.

“Mantap. Skornya 3-0. Menang lagi. Semangat terus Timnas Indonesia, kalau orsng Medan bilang Ribak Sude,” ungkap Bobby kepada wartawan usai pertandingan.

Kemenangan atas Timor Leste menjadi hasil positif kedua yang diraih skuad asuhan Nova Arianto. Sebelumnya, Garuda Muda juga menang dengan skor 3-0 atas Myanmar pada laga perdana Grup A.

Dengan dua kemenangan tersebut, Indonesia mengoleksi enam poin dan bersiap menghadapi Vietnam pada laga penentuan yang akan menentukan posisi di klasemen grup.

Bobby berharap performa Timnas U-19 terus meningkat saat menghadapi Vietnam yang dinilai tampil impresif sepanjang turnamen. Saat ini Vietnam memimpin klasemen sementara Grup A berkat keunggulan selisih gol.

“Saya harap, dan tentu kita semua berharap, Timnas kita bisa tampil lebih baik lagi. Lawannya Vietnam yang memang menunjukkan performa baik selama kompetisi ini. Kalau orang Medan bilang ribak sude,” ungkap Gubernur yang menjagokan Timnas Jerman ssbagai juara Piala Dunia 2026 ini.

Pelatih Timnas U-19 Nova Arianto menilai pertandingan melawan Vietnam akan menjadi laga krusial bagi timnya. Menurut dia, Vietnam memiliki kualitas yang baik, baik dari sisi mental maupun taktikal.

“Vietnam baik secara mental maupun taktikal. Kami ingin lolos dengan jalan kami sendiri. Laga melawan Vietnam akan menjadi pertandingan yang sangat penting,” ujar Nova.

Pada pertandingan melawan Timor Leste, Indonesia tampil dominan sejak menit awal. Setelah kesulitan membongkar pertahanan lawan di babak pertama, Indonesia akhirnya membuka keunggulan melalui gol Reno Salampesy menjelang turun minum.

Di babak kedua, permainan Garuda Muda semakin berkembang. Dua gol tambahan dicetak oleh Irpan Siregar, pemain asal Sumatera Utara, dan Arkhan Kaka untuk memastikan kemenangan 3-0 atas Timor Leste.

Selain Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, turut menyaksikan pertandingan tersebut. Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, jajaran organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut, serta sejumlah tokoh olahraga Sumatera Utara. (HS)

Artikel TImnas Menang 2 Laga Beruntun, Bobby Nasution: Semangat Terus pertama kali tampil pada Palito.id.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi PT Indosat Ooredoo Hutchison di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Bobby, perluasan akses telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan jaringan.

“Oleh karena itu, kami mengajak provider telekomunikasi untuk berkolaborasi mengatasi daerah blankspot, dimulai dari wilayah Kepulauan Nias,” kata Bobby.

Selain perluasan jaringan, Bobby juga mengajak provider untuk bersinergi dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah, salah satunya penguatan literasi digital bagi masyarakat. Menurutnya, literasi digital perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan pendidikan.

“Soal literasi digital, kita juga bisa berkolaborasi mulai dari tingkat sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA,” ujarnya.

Bobby menilai penguatan literasi digital menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Karena itu, generasi muda perlu dibekali kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga mengajak provider telekomunikasi untuk mendukung berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional yang akan digelar di Sumut. Salah satu agenda terdekat adalah penyelenggaraan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 2026 yang akan berlangsung di Sumut.

Sementara itu, Head of Circle Sumatera PT Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio, menyampaikan bahwa visi dan misi perusahaan sejalan dengan program pembangunan yang dijalankan Gubernur Bobby Nasution. Indosat, kata Agus, berkomitmen memperluas konektivitas dan menghadirkan layanan telekomunikasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Program Pak Gubernur tersebut selaras dengan misi Indosat. Kami terus berkomitmen memperluas cakupan jaringan untuk menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, saat ini jaringan Indosat telah menjangkau sekitar 93% wilayah Sumut, termasuk mulai memperluas layanan di Kepulauan Nias. Selain itu, pihaknya juga aktif menjalankan program penguatan literasi digital melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi.

“Untuk membangun literasi digital, kami telah bekerja sama dengan beberapa kampus dalam program pembelajaran digital,” katanya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap. (HS)

Artikel Bobby Ajak PT Indosat Perluas Akses Internet Hingga Ke Daerah pertama kali tampil pada Palito.id.