Kegiatan tersebut mengangkat tema “Family 5.0: Strong, Smart, & Resilient, Membangun Ketahanan Keluarga di Era AI”. Tema ini menyoroti pentingnya membangun keluarga yang kuat, cerdas, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan teknologi serta berbagai tantangan kehidupan di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para anggota Bhayangkari di Sumatera Utara yang selama ini memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada para suami dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu Bhayangkari Sumut yang telah mendukung serta mendoakan bapak-bapak dalam bertugas. Semoga keluarga kita selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan,” ujar Sonny.

Ia juga menyampaikan penghargaan khusus kepada para istri yang senantiasa mendampingi suami, baik dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, dukungan keluarga memiliki arti penting, terutama ketika anggota Polri menghadapi berbagai tantangan dan situasi sulit dalam pelaksanaan tugas.

“Terima kasih kepada istri saya yang telah mendampingi dalam suka maupun duka, dalam tawa dan tangis, dalam badai hujan maupun terik matahari. Kalau mendampingi dalam kondisi bahagia, semua pasti suka. Namun, dalam situasi terpuruk, istri kita selalu siap mendampingi,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap ketulusan dan pengorbanan para Bhayangkari yang tidak hanya berperan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menjadi sumber kekuatan moral bagi suami dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kapolda Sumut pun mengajak seluruh peserta untuk memberikan apresiasi kepada para Bhayangkari atas kesetiaan, dukungan, dan doa yang senantiasa menyertai perjalanan tugas anggota Polri.

Melalui peringatan HKGB ke-74 ini, diharapkan semangat kebersamaan dan keharmonisan keluarga semakin kuat. Ketahanan keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk pribadi yang tangguh, menjaga keseimbangan kehidupan keluarga dan pekerjaan, serta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara profesional.

Sejalan dengan tema yang diusung, kegiatan ceramah keluarga ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan keluarga dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi digital dan AI, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebersamaan, komunikasi, serta kasih sayang di dalam keluarga. (HS)

Artikel Kapolda Sumut Apresiasi Peran Bhayangkari pertama kali tampil pada Palito.id.

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel SKM SIK MIK didampingi Kasat Resnarkoba AKP Johannes Munthe SH. Kegiatan ini melibatkan personel gabungan dari Satresnarkoba Polres Tapteng dan Polsek Kolang, serta didampingi oleh Kepala Desa Unte Mungkur IV dan tokoh masyarakat setempat.

Sebelum menuju lokasi sasaran, kegiatan diawali dengan apel kesiapan dan pengarahan di lokasi kumpul. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya menjaga semangat, kewaspadaan, serta kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) selama bertugas.

“Kegiatan OSN ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Mari kita bekerja sama dan tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas sesuai SOP,” tegas Kapolres Tapteng.

Usai apel, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi sasaran utama, yakni sebuah gubuk di pinggir jalan Dusun III yang berdasarkan laporan masyarakat diduga kerap dijadikan tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkoba.

Saat petugas tiba di lokasi, gubuk dalam keadaan kosong. Kendati demikian, dari hasil penggeledahan teliti, petugas menemukan barang bukti berupa alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas dan sisa sisa plastik pembungkus narkotika.

Guna mencegah tempat tersebut kembali digunakan, petugas bersama warga setempat mengambil tindakan tegas dengan merobohkan dan membakar gubuk tersebut. Tak hanya penindakan fisik, jajaran Polres Tapteng bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat juga memberikan sosialisasi serta imbauan Kamtibmas secara langsung kepada warga sekitar.

Melalui kegiatan ini, Polres Tapanuli Tengah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk membentengi diri dan keluarga dari bahaya narkoba, serta aktif melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. (HS)

Artikel Polres Tapteng Gerebek Sarang Narkoba pertama kali tampil pada Palito.id.

Sertijab ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran kepemimpinan, serta peningkatan kinerja organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam mutasi tersebut, jabatan Wakapolda Sumut diserahterimakan dari Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak kepada Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.

Sementara itu, Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Seiring dengan penugasan tersebut, Naek Pamen Simanjuntak diproyeksikan naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.), dari bintang satu menjadi bintang dua.

Pergantian jabatan juga berlangsung pada posisi Kapolresta Deli Serdang. Kombes Pol. Hendria Lesmana selanjutnya mengemban tugas sebagai Dirbinmas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedangkan jabatan Kapolresta Deli Serdang dipercayakan kepada Kombes Pol. Muhammad, yang sebelumnya menjabat sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasum Polri.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr Ferry Walintukan SIK SH MH mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme personel.

“Mutasi dan serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Selain sebagai bagian dari pembinaan karier, langkah ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan SIK MH mengharapkan pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, melanjutkan program kerja yang telah berjalan, serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurut Ferry, jabatan Wakapolda memiliki peran strategis dalam membantu Kapolda mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang diharapkan mampu memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), meningkatkan pelayanan publik, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

“Bapak Kapolda Sumut menekankan pentingnya soliditas, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Kami berharap pejabat yang baru dapat melanjutkan pengabdian dengan penuh tanggung jawab, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsisten memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang terbaik,” katanya.

Ferry juga mengajak seluruh personel Polda Sumut untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui sertijab ini, Polda Sumut diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumatera Utara. (HS)

Artikel Irjen Sonny Pimpin Sertijab Wakapolda Sumut pertama kali tampil pada Palito.id.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha SH SIK MIP, Senin (19/10/2026) pagi menjelaskan, penggerebekan dilakukan tim gabunagn usai lokasi yang berstatus daerah pantauan, terdeteksi kembali ditemukan adanya praktek jual beli narkoba.

Tim gabungan pun, kemudian bergerak melakukan penggerebekan, dan kemudian berhasil meringkus seorang pria DW (19). Di lokasi penggerebekan, petugas kemudian menemukan sejumlah barang bukti narkoba, seperti 4 paket sabu siap edar, 7 paket ganja, puluhan alat hisap sabu atau bong, dan timbangan elektrik.

“Kami mengamankan satu orang yang kami duga sebagai pengguna atau pemakai. Sejumlah pelaku melompat ke sungai, begitu melihat kedatangan kami. Lokasi penggerebekan memang berada di ujung gang yang hanya bisa dilewati oleh sepeda motor dan itupun jalannya sangat sempit sehingga momentum ini yang dimanfaatkan para pelaku,” ungkap Rafli.

Lapak narkoba yang ditemukan di lokasi penggerebekan, selanjutnya dihancurkan dan dibakar. Hal ini, dilakukan agar praktek serupa tidak kembali dilakukan.

“Sesuai komitmen kami, seluruh lapak yang ada kami bumihanguskan. Tempat ini akan kembali menjadi pantauan kami, dan penggerebekan serupa akan kami lakuka jika praktek serupa kembali ditemukan,” tambah Rafli.

Rafli menegaskan, untuk memberantas sarang narkoba di tempat ini, pihaknya bersama tim gabungan menggandeng masyarakat setempat, untuk sama – sama memerangi narkoba.

Kegiatan pemberantasan narkoba tidak akan berjalan dengan baik, tanpa keterlibatan dari masyarakat.

“Komitmen kami jelas dalam memberantas narkoba. Sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, pulihkan para pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya. (HS)

Artikel Polisi dan BNNP Sumut GSN di Gang Pantai Sunggal pertama kali tampil pada Palito.id.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi Wakil Ketua Muhammad Afri Rizki Lubis dan Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung serta anggota komisi IV lainnya. Pertemuan tersebut membahas pengawasan pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang, PBG, transportasi, serta mitigasi kebakaran.

Rico Waas menegaskan, koordinasi eksekutif dan legislatif diperlukan untuk mengevaluasi program pembangunan sekaligus memastikan kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam bidang infrastruktur, Rico Waas meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memaparkan progres penanganan banjir dan drainase pada 2026 serta prioritas 2027. ” Penanganan harus difokuskan pada titik genangan dengan dampak paling tinggi, termasuk Jalan Letda Sujono yang telah dianggarkan untuk diperbaiki”, kata Rico Waas didampingi segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul sependapat bahwa penanganan banjir perlu diprioritaskan melalui pemetaan titik genangan dan pemilihan solusi yang tepat, seperti sumur resapan maupun pompa. ” Kami menyoroti genangan di Jalan Letda Sujono yang telah berlangsung lama dan berharap penanganannya lebih efektif serta berkelanjutan”, jelasnya.

Di bidang lingkungan hidup, Rico Waas meminta Dinas Lingkungan Hidup memperketat pengawasan pencemaran dan limbah perusahaan serta menindak pelanggaran sesuai aturan. Paul turut menekankan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), perkembangan pengelolaan sampah, serta ketersediaan dan akses tempat pemakaman umum (TPU) bagi warga.

Terkait Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Rico menyampaikan bahwa proyek masih dalam tahap persiapan dan perancangan, dengan groundbreaking ditargetkan akhir 2026 atau awal 2027 serta operasional pada 2028.

Persoalan parkir juga menjadi perhatian. Rico Waas meminta Dinas Perhubungan menindak tegas pungutan yang melebihi tarif resmi, terutama di kawasan Lapangan Merdeka dan Kesawan. ” Saya mencontohkan tarif sepeda motor yang seharusnya Rp2.000 tetapi dipungut Rp5.000, serta mobil yang seharusnya Rp3.000 menjadi Rp10.000. ini perlu tindakan tegas”, ujar Rico Waas.

Terkait parkir, Paul mendorong penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan parkir, termasuk pengaturan parkir malam hari sesuai ketentuan, agar pengawasan lebih jelas dan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dapat dioptimalkan.

Mengenai Bus Rapid Transit (BRT), Rico Waas mengatakan Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas skema pembiayaan dan pembagian tanggung jawab agar tidak membebani fiskal kota. “Kami meminta pembagian biaya yang lebih proporsional antara pemerintah kota, provinsi, dan daerah terkait, serta evaluasi kontrak dan regulasi program tersebut”, ujarnya.

Keduanya turut membahas usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar. Rico Waas menyatakan gagasan itu perlu dikaji dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Kesiapan menghadapi kebakaran gedung bertingkat menjadi perhatian berikutnya. Rico Waas menyebut sekitar 161 bangunan di Medan memiliki ketinggian lebih dari empat lantai, sementara jangkauan armada tangga pemadam kebakaran yang tersedia masih terbatas.

Ia meminta kajian pengadaan mobil tangga hidrolik, termasuk pemeriksaan spesifikasi dan perbandingan harga dengan armada milik Jakarta, Surabaya, dan Bekasi. Perkiraan harga yang mencapai puluhan miliar rupiah per unit harus diverifikasi agar pengadaan sesuai kebutuhan dan anggaran.

Paul Simanjuntak mendukung penguatan armada, penambahan unit pelaksana teknis (UPT), serta pemenuhan personel dan fasilitas pemadam kebakaran untuk mempercepat waktu respons dan meningkatkan keselamatan warga.

Di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Paul juga menyoroti persoalan PBG dan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik dengan target 20 persen. Ia mendorong kajian pembelian lahan untuk taman, ruang rekreasi, dan fasilitas sosial, sekaligus memberikan kejelasan bagi warga yang tanahnya masuk dalam peruntukan RTH tetapi belum dapat dimanfaatkan.

Menanggapi hal tersebut, Rico Waas menilai perlunya percepatan perbaikan aturan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar proses pengurusannya tidak menyulitkan masyarakat. Menurutnya, diperlukan kesamaan persepsi antarpihak untuk memperjelas perbedaan antara retribusi resmi yang dibayarkan kepada pemerintah dan biaya jasa konsultan pribadi. Kejelasan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat sekaligus menghindari praktik pengarahan kepada konsultan tertentu yang berpotensi merugikan pemohon.

Melalui pertemuan tersebut, Rico Waas dan Paul Simanjuntak menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan agar pembangunan tepat sasaran, anggaran digunakan secara efektif, dan persoalan perkotaan ditangani berdasarkan kebutuhan masyarakat. (HS)

Artikel Rico dan Komisi IV DPRD Medan Bahas Banjir pertama kali tampil pada Palito.id.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) sebelum ditetapkan sesuai ketentuan.

Pembahasan berlangsung dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga di Ruang Rapat DPRD Sumut, Senin (19/10/2026). Rapat diawali dengan penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Mendagri terhadap Ranperda tentang P-APBD 2026 dan Ranpergub tentang Penjabaran P-APBD 2026 oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Timur Tumanggor.

Timur yang juga Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut menjabarkan sejumlah struktur perubahan APBD 2026, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, rekapitulasi pagu organisasi perangkat daerah (OPD), hingga alokasi anggaran untuk program nasional.

“Pemprov Sumut telah mengupayakan ketepatan setiap tahapan, dari perubahan RKPD hingga Ranpergub. Sesuai dengan pasal 6 Permendagri 9/2021,” ucapnya.

Timur menjelaskan, berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi rancangan P-APBD 2026, pendapatan daerah menjadi Rp12,955 triliun, meningkat Rp1,29 triliun dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp11,664 triliun. Kenaikan tersebut sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan Rp1,658 triliun, dari sebelumnya Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun setelah penyesuaian hasil evaluasi.

“Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub. Kedua rancangan disempurnakan sesuai hasil evaluasi dan ditetapkan sesuai ketentuan,” ucapnya.

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menyampaikan bahwa secara umum hasil evaluasi Kemendagri tidak membawa perubahan signifikan terhadap rancangan P-APBD 2026. Pihaknya bersyukur karena rancangan anggaran tersebut tidak mendapat banyak koreksi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Yahdi memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov Sumut, terutama terkait transfer dana ke kas daerah. Ia menyarankan agar Pemprov Sumut terus membangun komunikasi dan melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat, mengingat masih banyak kebutuhan pemulihan pascabencana alam yang harus ditangani.

Selain itu, Yahdi mendorong Pemprov Sumut mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya melalui skema pinjaman daerah. Ia juga menyarankan agar Pemprov Sumut segera menyurati dan melakukan pendekatan kepada PT Inalum terkait kemungkinan pemutihan utang Pemprov Sumut.

“Pemprov Sumut tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar hutang bisa diputihkan,” ucapnya.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Sihotang mendorong Pemprov Sumut melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Menurutnya, sejumlah alternatif dapat dijajaki, antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menekankan agar pembiayaan alternatif tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

“Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja,” pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri seluruh pimpinan OPD, pimpinan BUMD, serta para ketua fraksi DPRD Sumut. (HS)

Artikel Pemprov Evaluasi P-APBD Bersama DPRD Sumut pertama kali tampil pada Palito.id.

Pada rakor nasional tersebut, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah hadir menyimak langsung arahan dari Pemerintah Pusat. Rapat strategis ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah.

Rakor ini digelar untuk memastikan ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat. Krisis iklim dan potensi bencana yang memengaruhi rantai pasok menjadi fokus utama pembahasan agar tidak memicu lonjakan harga barang pokok di pasaran.

“Di tengah kondisi musim panas yang cukup panjang dan ancaman bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, kita harus terus melakukan langkah-langkah konkret dan berupaya maksimal agar harga bahan pokok tetap stabil serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Tomsi Tohir.

Selain fokus utama pada mitigasi lonjakan inflasi dan ketahanan pangan, rakor kali ini juga mengevaluasi secara khusus dukungan dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program strategis nasional, yaitu Program 3 Juta Rumah. (HS)

Artikel Pemko Medan Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026 pertama kali tampil pada Palito.id.

31 fasilitas kesehatan itu, terdiri dari tiga pembangunan puskesmas baru dan 28 puskesmas direvitalisasi dengan anggaran sekitar Rp125,9 miliar. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026.

Program peningkatan fasilitas kesehatan ini, mendapat apresiasi dari Pengamat Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Destanul Aulia SKM MBA MEc Ph D. Ia mengatakan Kebijakan ini merupakan langkah penting untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif, modern, dan nyaman bagi masyarakat.

“Saya mengapresiasi kebijakan Wali Kota Medan, Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, yang memberikan perhatian terhadap pembangunan dan renovasi Puskesmas,” sebut Destanul Aulia, Senin 19 Oktober 2026.

Destanul Aulia mengatakan bahwa pembangunan fisik harus menjadi pintu masuk bagi reformasi pelayanan kesehatan primer secara menyeluruh. Kita tidak ingin Puskesmas memiliki gedung yang megah, tetapi masyarakat tetap memilih berobat langsung ke rumah sakit karena pelayanan Puskesmas belum mampu memenuhi kebutuhan mereka.

7 Strategi Perlu Menjadi Perhatian Pemko Medan

“Ada beberapa langkah strategis, yang menurut saya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan,” tutur Pengamat Kesehatan asal Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan pelayanan seluruh Puskesmas. Evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan status akreditasi, tetapi harus melihat kemampuan nyata Puskesmas dalam menangani penyakit, kompetensi tenaga kesehatan.

Kemudian, kelengkapan alat kesehatan, ketersediaan obat, kualitas pelayanan, dan ketepatan sistem rujukan. Kita perlu mengetahui mengapa masih ada kasus yang semestinya dapat ditangani di pelayanan primer, tetapi akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit.

“Kedua, melakukan redistribusi dan peningkatan kompetensi SDM. Pemerintah Kota Medan perlu memastikan setiap Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat. Dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga laboratorium, dan tenaga kesehatan masyarakat harus mampu bekerja sebagai satu tim pelayanan yang terintegrasi. Selain keterampilan klinis, kemampuan komunikasi, edukasi kesehatan, dan pelayanan yang ramah harus menjadi perhatian utama,” sebut Destanul Aulia.

Ketiga, memastikan kelengkapan alat kesehatan, laboratorium dasar, dan obat-obatan. Jangan sampai Puskesmas telah direnovasi, tetapi pasien tetap harus mencari pelayanan ke fasilitas lain karena alat pemeriksaan tidak tersedia, tidak berfungsi, atau obat yang dibutuhkan tidak mencukupi. Revitalisasi bangunan harus diikuti kesiapan operasional pelayanan.

Keempat, memperkuat pelayanan promotif dan preventif sebagai keunggulan utama Puskesmas. Saya berharap setiap Puskesmas memiliki program unggulan sesuai masalah kesehatan di wilayah kerjanya.

“Misalnya pengendalian hipertensi, diabetes, tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, serta kesehatan lingkungan. Petugas Puskesmas harus lebih aktif mendatangi masyarakat, melakukan skrining, memberikan edukasi yang tepat, dan mendampingi kelompok berisiko agar tidak jatuh sakit,” jelasnya.

Kelima, memperkuat tanggung jawab Puskesmas terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kepala Puskesmas seharusnya tidak hanya bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayanan di dalam gedung, tetapi juga memahami kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya.

“Setiap Puskesmas perlu memiliki peta masalah kesehatan, data kelompok berisiko, target pengendalian penyakit, serta program intervensi yang terukur. Tanggung jawab ini harus didukung dengan kewenangan, sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor,” ungkap Destanul Aulia.

Keenam, membangun sistem pelayanan Puskesmas yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Masyarakat Kota Medan membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, dan memiliki kepastian waktu.

“Karena itu, digitalisasi pendaftaran, pengurangan waktu tunggu, penataan alur pelayanan, serta penyesuaian jam operasional sesuai kebutuhan masyarakat perlu dipertimbangkan. Puskesmas juga harus mampu membangun komunikasi yang baik agar masyarakat merasa dilayani, bukan sekadar diperiksa,” katanya.

Ketujuh, menetapkan indikator kinerja Puskesmas berbasis hasil, bukan sekadar kegiatan dan administrasi. Keberhasilan Puskesmas jangan hanya dinilai dari jumlah kunjungan, kegiatan penyuluhan, atau predikat akreditasi.

“Kita harus mengukur apakah kepuasan masyarakat meningkat, penyakit dapat dikendalikan lebih dini, pasien penyakit kronis mendapatkan pelayanan berkelanjutan, dan rujukan yang sebenarnya tidak diperlukan dapat dikurangi,” ucapnya.

Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Harus Diiringi Peningkatan SDM

Destanul Aulia yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Sumut, menyarankan agar Wali Kota Medan menetapkan program transformasi Puskesmas dengan target yang terukur dalam satu tahun, diawali dengan audit kesiapan pelayanan, pemenuhan kebutuhan mendesak, penguatan kompetensi SDM, serta evaluasi berkala terhadap hasil pelayanan dan kepuasan masyarakat.

“Bagi saya, kebijakan kesehatan yang berhasil bukan hanya kebijakan yang mampu membangun fasilitas kesehatan yang baik, melainkan kebijakan yang mampu menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” sebut Destanul Aulia.

Destanul Aulia mengingatkan jangan sampai berhasil membangun Puskesmas yang megah, tetapi belum berhasil membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas.

Ke depan, Destanul Aulia menilai Puskesmas harus menjadi pilihan pertama masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan primer, sekaligus menjadi organisasi yang aktif menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk di wilayah kerjanya.

Begitu juga, Destanul Aulia mengungkapkan Puskesmas yang berhasil bukan hanya Puskesmas yang banyak dikunjungi orang sakit, tetapi Puskesmas yang mampu membuat masyarakat di wilayah kerjanya semakin sehat.

“Saya memandang bahwa pembangunan dan renovasi Puskesmas di Kota Medan merupakan langkah strategis, bukan sekadar memperbaiki gedung, melainkan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah. Kita harus memahami bahwa karakteristik masyarakat perkotaan sudah berubah,” jelasnya.

Masyarakat Ingin Fasilitas Modern dan Profesional

Lanjut, Destanul Aulia mengatakan masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, tetapi juga menginginkan fasilitas yang bersih, modern, nyaman, tertata, serta memberikan kesan profesional.

Dalam perspektif manajemen pelayanan kesehatan, ia menjelaskan bahwa tampilan fisik (tangibles) merupakan salah satu dimensi penting kualitas pelayanan yang memengaruhi persepsi dan kepuasan pasien. Bangunan yang kurang representatif dapat membentuk persepsi negatif sebelum masyarakat merasakan pelayanan medis yang sebenarnya.

“Karena itu, kondisi fisik Puskesmas tidak boleh dianggap sebagai persoalan kosmetik semata. Penampilan fasilitas merupakan bagian dari komunikasi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ada persoalan lain yang juga perlu kita perhatikan, yaitu kecenderungan sebagian masyarakat memilih langsung datang ke IGD rumah sakit dibandingkan memanfaatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama,” katanya.

Dengan kondisi ini, ia menjelaskan perlu dikaji karena dapat berkontribusi terhadap kepadatan IGD, terutama apabila kunjungan tersebut sebenarnya merupakan kasus non-gawat darurat. Namun, kita juga perlu membedakan apakah tingginya kunjungan IGD disebabkan rendahnya kepercayaan kepada Puskesmas, keterbatasan jam pelayanan, kebutuhan medis yang benar-benar mendesak, atau persoalan sistem rujukan.

“Semuanya membutuhkan evaluasi berdasarkan data. Menurut saya, revitalisasi Puskesmas harus menjadi momentum untuk mengubah citra Puskesmas dari fasilitas yang dianggap sebagai pilihan kedua menjadi fasilitas kesehatan yang dipercaya dan menjadi pilihan pertama masyarakat untuk pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya,” sebut Destanul Aulia.

Fasilitas Baik Harus Diiringi SDM Berkualitas

Destanul Aulia mengatakan pembangunan fisik harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan obat, kepastian dokter melayani, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, serta sistem pelayanan yang lebih modern dan digital.

“Kita juga patut mencatat bahwa Pemerintah Kota Medan pada tahun 2026 sedang merevitalisasi 31 fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan tiga Puskesmas baru dan renovasi atau rehabilitasi 28 fasilitas lainnya. Program ini memang diarahkan untuk memperbaiki kenyamanan sekaligus kualitas pelayanan,” tuturnya.

Untuk itu, Destanul Aulia mengusulkan agar keberhasilan program renovasi tidak hanya diukur dari jumlah gedung yang selesai dibangun, tetapi juga melalui peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, peningkatan pemanfaatan layanan Puskesmas, serta perubahan pola kunjungan non-gawat darurat ke IGD rumah sakit.

Hal ini, menurutnya sejalan dengan arah transformasi pelayanan kesehatan primer Kementerian Kesehatan, yang menempatkan Puskesmas sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan masyarakat dengan fungsi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan terintegrasi.

Fasilitas Kesehatan yang Baik Dibutuhkan Masyarakat

Menurut Destanul Aulia, bahwa renovasi fisik Puskesmas merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, persoalan mendasar Puskesmas di Kota Medan bukan hanya kondisi bangunannya, melainkan sejauh mana Puskesmas mampu menjalankan fungsi pelayanan kesehatan primer secara utuh.

“Kita tidak ingin Puskesmas tampil modern dan megah, tetapi masyarakat tetap memilih langsung ke rumah sakit karena pelayanan, tenaga kesehatan, obat-obatan, dan alat kesehatannya belum memadai,” ungkap Destanul Aulia.

Destanul Aulia menjelaskan ada satu persoalan penting yang harus dievaluasi, yaitu kesenjangan antara status akreditasi Puskesmas dengan kinerja pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Akreditasi paripurna merupakan pencapaian penting dalam pemenuhan standar mutu. Namun, akreditasi tidak otomatis menjamin seluruh kebutuhan pelayanan masyarakat telah terpenuhi atau seluruh masalah kesehatan di wilayah kerja berhasil dikendalikan,” kata Destanul Aulia.

Bahkan, menurut Destanul Aulia perlu mengubah pertanyaan evaluasi Puskesmas. Bukan sekadar apakah Puskesmas sudah terakreditasi, tetapi apakah masyarakat semakin sehat, penyakit semakin terkendali, dan masyarakat semakin percaya kepada Puskesmas? Dalam konteks penguatan pelayanan kesehatan primer.

“Perlu dipahami bahwa terdapat 144 diagnosis penyakit yang selama ini menjadi acuan kompetensi penanganan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas,” tandanya. (HS)

Artikel Destanul Puji Rico Bangun 31 Faskes di Medan pertama kali tampil pada Palito.id.

Dalam kegiatan itu, Kapolda Sumut bersama jajaran hadir langsung di tengah masyarakat untuk membantu kelancaran arus lalu lintas, terutama pada aktivitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, Kapolda juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, Irjen Pol Sonny Irawan turut membagikan helm dan masker secara langsung kepada para pengendara. Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat melalui pelayanan yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr Ferry Walintukan SIK SH MH mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi program Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat”, yang langsung ditindaklanjuti oleh Kapolda Sumut bersama jajarannya.

“Program Polisi Bersama Masyarakat merupakan wujud komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat. Hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda Sumut dengan turun ke lapangan, membantu pengaturan lalu lintas, memberikan imbauan, serta membagikan helm dan masker kepada para pengendara,” ujar Ferry.

Menurutnya, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat tidak hanya untuk menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan, perlindungan, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri hadir sebagai sahabat dan pelayan masyarakat. Polri tidak untuk ditakuti, tetapi harus dipercaya dan menjadi tempat masyarakat mendapatkan perlindungan serta bantuan. Karena itu, seluruh personel, khususnya di jajaran Polda Sumut, didorong untuk mengedepankan sikap humanis, responsif, dan mengutamakan pelayanan,” katanya.

Kombes pol Ferry menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Penggunaan helm sesuai standar, kepatuhan terhadap rambu-rambu, serta sikap saling menghormati sesama pengguna jalan merupakan faktor penting dalam mencegah kecelakaan lalu lintas.

Ia mengajak masyarakat untuk mendukung upaya kepolisian dengan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan membangun budaya tertib di jalan raya.

“Keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, dan menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (HS)

Artikel Irjen Sonny Turut Bagikan Helm Pada Penguna Jalan pertama kali tampil pada Palito.id.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat memimpin Rapat Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tim Percepatan Penyerahan Aset RSUD dr M Thomsen Nias di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (19/10/2026). Pemprov Sumut berkomitmen mengawal proses tersebut agar berjalan lancar, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam arahannya, Surya mengingatkan seluruh instansi terkait bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/602/2026, masa kerja Tim Percepatan Penyerahan Aset RSUD dr M Thomsen Nias ditargetkan selesai paling lambat akhir Oktober 2026.

“Batas selambat-lambatnya adalah 31 Oktober. Hari ini tanggal 19, artinya waktu kita tinggal 13 hari kalender lagi. Ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama,” tegas Surya di hadapan para pejabat OPD yang hadir.

Surya menjelaskan, pengalihan aset tersebut merupakan konsekuensi dari pemekaran Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli. Sesuai regulasi pemekaran daerah, aset yang berada di wilayah pemekaran wajib diserahkan oleh kabupaten induk.

Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, Pemprov Sumut memfasilitasi proses pengalihan tersebut agar berlangsung objektif dan transparan. Langkah ini juga diperlukan untuk memastikan penyerahan aset tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kita fasilitasi dan berikan pokok-pokok pikiran agar penyerahan aset ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jangan sampai ada salah penyerahan atau indikasi yang mengarah ke ranah pidana. Apalagi proses penyerahan aset ini dimonitor langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut M Faisal Hasrimy melaporkan, rapat tersebut merupakan pertemuan kelima yang digelar secara maraton sejak Agustus 2026. Berdasarkan hasil inventarisasi fisik, terdapat kurang lebih 9.000 unit aset serta 700 portofolio dokumen yang telah diverifikasi.

Meski demikian, Faisal mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan teknis di lapangan yang perlu diselesaikan. Di antaranya, kondisi sejumlah aset yang mengalami kerusakan atau tidak ditemukan fisik barangnya, serta persoalan regulasi kepegawaian bagi ASN yang belum memenuhi syarat masa kerja 10 tahun.

Menanggapi kendala tersebut, Surya menginstruksikan seluruh pihak untuk transparan dalam melakukan pendataan. Aset yang rusak atau tidak lengkap harus tetap dicatat sesuai kondisi riil dan dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Pemprov Sumut melalui Inspektorat juga siap melakukan audit formal terhadap seluruh data hasil inventarisasi sebelum penyerahan final disahkan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan proses pengalihan aset dilakukan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tinggal 13 hari lagi, apa yang bisa diselesaikan harus kita tuntaskan bersama. Kalau memang perlu berkoordinasi langsung ke Nias atau menggelar rapat maraton secara virtual, lakukan hari ini juga agar ada kesimpulan yang konkrit,” pungkas Surya. (HS)

Artikel Wagub Surya Pimpin Rapat Lintas OPD pertama kali tampil pada Palito.id.