Mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara dan mengawali pengabdiannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tobasa (sekarang Kab. Toba-red) sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Camat Pangururan periode 2000 – 2003.
Arwanto Harimas Ginting akhirnya resmi menyandang gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran/ Unpad, setelah berhasil mempertahankan disertasi pada sidang promosi doktor di Ruang Sidang Program Pascasarjana FISIP Unpad Gedung A Lt. 2 di Bandung pada 1 Februari 2024.
“Puji Tuhan, terima kasih atas doa dan dukungan semuanya, sehingga saya bisa mempertahankan disertasi saya dan akhirnya resmi menyandang gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran”, ujar Arwanto Harimas Ginting yang juga pernah menduduki jabatan Kabag Humas Pemkab Toba, Sabtu (03/02/2024).
Mengangkat judul disertasi tentang manajemen resiko pengelolaan dana desa, Arwanto berhasil meyakinkan tim penguji yang dipimpin Prof Dr R Widya Setiabudi Sumadinata yang menjadi Ketua Sidang. Sidang promosi doktor itu juga dihadiri Prof Dr H Nandang Alamsah D SH SAP MHum sebagai Sekretaris Sidang dan Prof Ida Widianingsih SIP MA PhD sebagai Ketua Promotor dan Penguji.
Kemudian juga hadir Dr Drs Rahman Mulyawan MSi sebagai Anggota Promotor dan Penguji, Dr Drs H Heru Nurasa MA sebagai Anggota Promotor dan Penguji, Dra Mudiyati Rahmatunnisa MA PhD sebagai Oponen Ahli dan Penguji, Dr Caroline Paskarina SIP MSi sebagai Oponen Ahli dan Penguji), Dr Neneng Yani Yuningsih SIP MSi sebagai Oponen Ahli/Penguji) serta Prof Dr Mohammad Benny Alexandri SE MM yang merupakan Gurubesar selaku Penguji.
Arwanto yang juga alumni SMAN 1 Kabanjahe ini mengatakan, dalam sidang promosi doktor yang diraihnya, dia mempresentasikan Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Desa, dengan mengambil studi pada Desa Cibeureum dan Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
Arwanto Harimas Ginting yang juga Purna Praja IPDN ini mengaku, bahwa ketertarikan terhadap studi kasus manajemen resiko pengelolaan dana desa, salah satunya dipengaruhi oleh pengalaman mengabdi di lingkungan pemerintah Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Bonatua Lunasi, dimana dalam tugas-tugasnya bersinggungan dengan para aparatur pemerintah desa. Dikatakannya, pengelolaan dana desa sangat penting dikelola dengan tepat, karena pembangunan di desa saat ini lebih bertumpu pada dana desa.
Lebih lanjut kata Arwanto, pengelolaan dana desa selain harus tepat sasaran dan sesuai skala prioritas, perlu menerapkan pengelolaan secara terstruktur dan mampu berdaya mengelola resiko atas potensi yang mungkin timbul.
“Mudah-mudahan ilmu yang saya peroleh ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam percepatan pembangunan di desa-desa”, pungkas Dosen Fakultas Politik Pemerintahan IPDN ini. (Red)
