Manajemen PT Samakta Indo Mandiri diduga menjadi sorotan anggota DPRD Kota Medan setelah tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang pekerja bernama Gio Doni.
RDP yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (17/11/2026), terpaksa ditunda lantaran pihak perusahaan tidak hadir memenuhi undangan tersebut.
Anggota Komisi 2 DPRD Medan, Janses Simbolon, menyayangkan ketidakhadiran manajemen perusahaan. Menurutnya, kehadiran pihak perusahaan diperlukan untuk memberikan klarifikasi atas persoalan ketenagakerjaan yang diadukan pekerja.
“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Janses.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon.
Modesta menyampaikan, pihaknya akan menjadwalkan ulang RDP dengan kembali mengundang manajemen perusahaan serta instansi terkait agar persoalan tersebut dapat dibahas secara menyeluruh.
“Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” ujar Modesta.
Diduga Tak Terima Gaji Selama Bekerja
Sebagaimana diketahui, Gio Doni sebelumnya mengadukan dugaan PHK sepihak yang dialaminya kepada DPRD Kota Medan.
Berdasarkan keterangan Gio Doni, dirinya mulai bekerja pada 2025 melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di kawasan Marelan Pasar III Timur, Medan.
Selanjutnya, ia ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba Lestari, Kawasan Industri Medan (KIM), sejak April hingga Desember 2025 atau selama kurang lebih sembilan bulan.
Namun, Gio Doni mengaku tidak pernah menerima pembayaran gaji selama bekerja dalam periode tersebut. Ia juga menyatakan tidak pernah mengajukan pengunduran diri, tetapi pada Oktober 2026 mendapat informasi bahwa dirinya telah diberhentikan dari pekerjaan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu poin yang hendak diklarifikasi Komisi 2 DPRD Medan kepada pihak perusahaan.
“Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?,” tegas Janses.
Komisi 2 DPRD Medan menyatakan akan menjadwalkan kembali RDP guna meminta penjelasan dari pihak perusahaan dan instansi terkait, sekaligus menelusuri dugaan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja. (HS)











