Wakil Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Sugiatmo, menegaskan, pengurus PWI dilarang menjadi tim sukses pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).
“Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar PWI Pasal 1 Ayat (3) menyatakan PWI adalah organisasi wartawan Indonesia independen dan profesional tanpa membedakan suku, agama, dan golongan maupun keanggotaan organisasi politik dan kemasyarakatan. Jika ada pengurus PWI yang menjadi tim sukses maka harus nok aktif sebagai jurnalis,” ujar Sugiatmo, menjawab pertanyaan peserta Forum Discution Group (FGD) “Sosialiasi Pilkada Damai Dalam Rangka Menciptakan Stabilitas Pesta Demokrasi yang Kondusif Tahun 2024, yang digelar Bawaslu Sumut di Hotel Grandhika, Jalan Dr Mansyur Medan, Selasa (6/8/2024).
Hal ini kata Sugiatmo, untuk menjaga independensi pada pelaksanaan pesta demokrasi.
Hal ini kata Sugiatmo, untuk menjaga independensi pada pelaksanaan pesta demokrasi.Dibagian lain disebutkan, wartawan berperan penting untuk mendorong Pilkada serentak yang kondusif di wilayah Sumut.
Peran itu dilakukan sejalan dengan amanah UU Pers nomor 40/1999, seperti Pada pasal 3 ayat 1, yakni pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
“Artinya wartawan tampil mencerdaskan bagi semua pembaca lewat berita yang informatif, terdidik, menghibur dan adanya unsur kontrol sosial,” jelas Sugiatmo,
“Itu menjadi kewajiban atau tanggung jawab moral wartawan, tidak saja pada saat Pilkada, namun secara umum untuk menjaga kelangsungan pembangunan nasional,” jelas Sugiatmo.
Media juga harus bersikap nertral pada Pilkada, independen, menempuh cara-cara profesional dan tidak menyebarkan berita bohong.
Narasumber lainnya, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara, Erris J Napitupulu, menyampaikan tiga hal penting untuk menptakan kondusifnya suasana menjelang maupun saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Sumut.
Ketiga hal penting tersebut adalah pertama pemberitaan positif yang harus terus digelorakan. Kedua pemberitaan didorong mengedepankan kejujuran (tidak ugal-ugalan) dan ketiga, sinergitas media dengan stakeholder.
Media, baik dari sisi wartawan dan juga organisasi medianya, saya pikir terus dan akan terus mendorong pemberitaan yang menuntun masyarakat bersiap menghadapi Pilkada serentak,” ujar Erris.
SMSI Sumut, ujar Erris lebih lanjut, berkomitmen melaksanakan ketiga hal tersebut. “Ini sebagai salah satu bentuk peran SMSI untuk sukses dan damainya Pilkada serentak di Sumut,” ujar Erris.
Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, yang membuka FGD tersebut, mengatakan pihaknya tidak bisa berjalan sendiri untuk mengawasi Pilkada serentak 2024 di Sumut.Karena itu, sangat penting bagi Bawaslu untuk menggandeng kalangan insan pers di Sumut. Tujuannya untuk ikut melakukan pengawasan Pilkada melalui ruang publik yang terhiasi dengan informasi politik yang positif, mendidik dan juga menghibur.
“Karena Pilkada serentak ini sangat unik, dimana paling banyak daerah kali ini yang akan menggelar Pilkada, sehingga butuh sinergi dari seluruh stakeholder, insan media di antaranya, untuk sama-sama mengawasi,” jelas Saut Boangmanalu.
“Sekecil apapun potensi untuk pelanggaran Pilkada, harus dilakukan langkah antisipasinya. Sekali lagi dalam hal inilah perlu peran media membangun suasana kondusif di pilkada serentak di Sumut,” sambungnya.
Sementara, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, Tuti Alawiyah Lubis, yang sepakat agar Pilkada serentak di Sumut berlangsung damai dan lancar. “Ini harus kita wujudkan bersama-sama,” jelasnya.
Namun di sisi lain, Tuti Lubis mendorong penegakan hukum agar dilakukan seadil-adilnya selama proses Pilkada, sesuai dengan regulasi yang ada, baik bagi pasangan calon maupun tim sukses. “Artinya jangan sampai ada kekuatan yang terbiarkan melakukan pelanggaran.
Sementara itu, Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut Erie Prasetyo juga menenankan pentingnya penindakan serta sinergitas organisasi media dengan Bawaslu.
“Sinergi harus terbangun dan dikelola secara berkelanjutan,” jelasnya.Hadir juga sebagai peserta pada FGD tersebut, di antaranya mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus, seperti HMI, GMKI, PMKRI, GMNI. Kemudian sejumlah mahasiswa dari kampus yang ada di Medan. (HS)
