Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), guna menghasilkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif.
Dukungan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, yang diwakili Kepala Bidang Statistik Sektoral Ika Hardina Lubis, usai menghadiri sosialisasi SE2026 serta peluncuran Dashboard Analisis & Laporan Indikator Pencapaian (Dalian) di Aula Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Jalan Asrama Nomor 179, Senin (27/4/2026).
Menurut Ika, Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian, khususnya di Sumatera Utara. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Dinas Kominfo Sumut siap mendukung dari sisi penyebarluasan informasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan hasil sensus dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Dengan kolaborasi yang kuat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Sumut,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan untuk menyediakan informasi terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah besar BPS dalam menjalankan peran sebagai pengelola data nasional.
“Sebelumnya, tugas BPS lebih sebagai unsur pembinaan. Namun kini, kita memasuki peran besar sebagai pengelola data nasional. Saat ini ada dua data utama yang terus dimutakhirkan, yaitu data tunggal ekonomi nasional dan data statistik bisnis register yang menjadi cikal bakal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua data ini akan diperbarui dalam tahapan kegiatan sensus,” jelasnya.
Ia mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, seperti pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022–2023, Sensus Pertanian 2023, serta pendataan UMKM, BPS optimistis sensus kali ini dapat berjalan lebih baik berkat dukungan teknologi, metode pendataan, dan pengembangan metodologi yang semakin maju.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BPS kabupaten/kota hingga instansi terkait, diharapkan turut aktif dalam menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026. “Kami juga bersyukur mendapat dukungan dari Kominfo berupa 12 titik videotron untuk sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 secara gratis,” ujarnya.
Asim menambahkan, BPS terus mematangkan strategi guna menyukseskan sensus ini, termasuk mendorong partisipasi perusahaan, baik besar maupun menengah, agar secara mandiri mengisi data sensus ekonomi.
Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah pihaknya untuk memperkuat sinergi agar mendorong partisipasi pihak-pihak terkait untuk secara mandiri terlibat di SE2026 yang berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Direncanakan, pada 1 Mei 2026 akan diluncurkan aplikasi “Ngisi Bareng” (Ngibar) oleh Presiden Prabowo sebagai sarana untuk mempermudah pelaku usaha dalam berpartisipasi pada Sensus Ekonomi 2026.
Turut hadir Kepala BPS kabupaten/kota serta jajaran BPS Sumut. (HS)
