Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa dari 2.525.077 jiwa penduduk Medan per Mei,sebanyak 2.224.601 atau 88,08 persen jiwa telah tercover BPJS Kesehatan.
Dari 2.224.601 penduduk itu dengan rincian Pekerja Penerima Upah (PPU) di antaranya ASN, TNI, Polri, Pekerja Swasta, BUMN, BUMD sebanyak 703.831, Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui pendanaan APBN sebanyak 574.423.
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang merupakan pekerja informal sebanyak 495.907, PBI melalui pendanaan APBD sebanyak 384.804, dan Bukan Pekerja (BP) yang merupakan invertor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, pensiunan sebanyak 65.636.
Dari data tersebut, sampai Mei lalu, sisa penduduk Medan yang belum tercover sebanyak 300.476 atau 11,2 persen.
Kadis Sosial Medan, Khoiruddin Rangkuti mengatakan, Sisa penduduk yang belum tercover dan sudah masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ini didaftarkan ke BPJS PBI dengan pendanaan APBN, sedangkan tidak masuk DTKS didaftarkan BPJS PBI dengan pendanaan APBD Medan.
Mengacu pada data itu, jumlah warga Medan yang masuk DTKS per 1 Mei 2022 ini sebanyak 715.454 dan sebanyak 681.744 jiwa sudah terdaftar di BPJS. Ini berarti ada 33.710 warga yang telah masuk DTKS yang akan diupayakan oleh Dinas Sosial Medan untuk terdaftar BPJS PBI dengan pendanaan APBN.
“Untuk warga yang tidak masuk DTKS, pada APBD Kota Medan Tahun 2022 ini Pemko Medan telah menambahkan kuota kepesertaan BPJS PBI Medan Sehat sebanyak 100 ribu”, ucapnya.
Memang, kesehatan merupakan salah satu program prioritas Pemko Medan di bawah kepemimpinan Walikota Bobby Nasution.
Tidak heran, Bobby Nasution memberikan target kepada OPD-OPD terkait agar UHC ini sudah terealisasi di Kota Medan pada 2024.
Target ini disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2023 beberapa waktu lalu.
Orang nomor satu di Pemko Medan ini memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. (Ril/Red)
