Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus berupaya melakukan sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf yang baik sesuai regulasi dan aturan hukum serta pemanfaatannya untuk kepentingan kelompok masyarakat yang berhak.
Hal itu ditegaskan Kajati Sumatera Utara Muhibuddin SH MH saat menyampaikan pemaparan dalam materi dalam rangkaian kegiatan penyerahan sertipikat tanah wakaf yang dilakukan oleh Walikota Medan Rico Waas kepada perwakilan nazir masjid di kota Medan yang berlangsung di Gedung PKK Pemerintah Kota Medan Jalan Rotan Proyek Kelurahan Petisah Tengah Kota Medan pada (12/11/2026).
Turut hadir mendampingi Kajati pada kegiatan itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumatera Utara Nurhandayani SH MH, Kajari Medan Ridwan Sujana Ansar SH MH, Kajari Belawan Dr Yusup Darmaputra SH MH serta para pejabat struktural kedua Kejaksaan Negeri tersebut.
Sementara itu, turut membersamai Walikota Medan pada kesempatan itu, PJ Sekda Kota Medan Erfin Fahcrurazi, Plt Kepala BPN/ATR kota Medan Reza Andrian Fachri SH MH, Ketua MUI Kota Medan Prof Dr H Mohd Hatta, para kepala OPD Pemerintah kota Medan serta pejabat dan undangan terkait lainnya.
“Menurut Kajati Sumut, pengelolaan dan penataan serta pengamanan status tanah wakaf sangat penting dan mendesak dilakukan guna melindungi kebutuhan tanah untuk kepentingan umat, ini saya dorong juga tidak hanya berlaku untuk umat muslim saja seperti tanah wakaf masjid maupun pemakaman muslim, melainkan ini juga kita tekankan agar dilakukan kepada umat beragama lain seperti tanah wakaf pemakaman milik komunitas gereja atau agama lainnya, karena tanah wakaf harus dijaga, dikelola dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu saja, oleh karenanya harus ada landasan dan dasar penguatan hukumnya,” ujar Muhibuddin.
Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara Rizaldi SH MH yang turut mendampingi Kajati pada kegiatan itu mengungkapkan bahwa saat ini Kejaksaan hadir dengan bersinergi bersama stakeholder dan aparatur lain dalam rangka mempercepat penataan dan penguatan kepastian hukum terhadap tanah status tanah wakaf, ujarnya. (HS)
