Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Sejumlah program prioritas disiapkan, mulai dari penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, perluasan akses air bersih dan sanitasi, peningkatan layanan kesehatan, hingga kesejahteraan guru honorer.
Komitmen tersebut disampaikan Rico Waas saat menyampaikan tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas penjelasan kepala daerah mengenai Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (13/10/2026).
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen itu dihadiri para wakil ketua, ketua komisi, anggota DPRD Medan, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Dalam tanggapannya, Rico menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu perhatian utama Pemko Medan pada 2027 adalah penanganan banjir dan genangan yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah kawasan. Pemko Medan menyiapkan anggaran penanganan banjir sebesar Rp360 miliar, dengan target penanganan 100 titik banjir atau genangan, pembangunan dan perbaikan sistem drainase sepanjang 59 kilometer, serta penanganan jalan sepanjang 123 kilometer.
Khusus kawasan Medan Utara, percepatan pembangunan dan penanganan banjir rob di Belawan tetap menjadi prioritas. Penanganan dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, termasuk menghubungkan sistem drainase dari saluran tersier, sekunder, hingga primer dan saluran pembuangan atau sungai.
Pemko Medan juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, agar penanganan banjir dan pembangunan tanggul rob dapat berjalan selaras sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemko Medan mengalokasikan Rp23 miliar untuk perluasan jaringan perpipaan air minum di 115 lokasi. Selain itu, sebesar Rp7,8 miliar disiapkan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di 39 lokasi.
Di sektor pendidikan, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik diwujudkan melalui rencana peningkatan insentif guru honorer dari Rp400.000 menjadi Rp650.000. Pemko Medan juga tetap mengalokasikan bantuan bagi 40.000 siswa kurang mampu, program tebus ijazah bagi 500 siswa, serta beasiswa bagi 200 mahasiswa berprestasi.
Selain program bantuan pendidikan tersebut, pembangunan sarana pendidikan juga menjadi perhatian. Pada 2027, direncanakan rehabilitasi 72 lokasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp19,52 miliar serta pembangunan ruang kelas baru di 24 lokasi dengan anggaran Rp81,5 miliar.
Di bidang kesehatan, Rico menegaskan bahwa keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya ditentukan oleh jumlah masyarakat yang memperoleh perlindungan, tetapi juga oleh kemudahan akses dan kualitas pelayanan yang diterima.
Karena itu, Pemko Medan akan terus mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah, memperkuat koordinasi antarfasilitas kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Haji Bachtiar Jaafar. Pemenuhan tenaga dokter spesialis, sarana dan prasarana, peralatan medis, serta tata kelola rumah sakit juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan tersebut, jumlah masyarakat yang tercatat memperoleh manfaat program kesehatan melalui skema UHC per September 2026 mencapai 538.730 jiwa.
Sementara itu, untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat, Pemko Medan mengarahkan anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp588,1 miliar pada 2027, terutama untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan pelayanan lampu penerangan jalan umum, layanan bus listrik, serta penyediaan perlengkapan jalan.
Pemko Medan juga menyambut baik usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar dari keluarga prasejahtera. Namun, pelaksanaannya masih akan dikaji dari sisi kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, mekanisme pelaksanaan, dan landasan hukum.
Dari sisi pendapatan daerah, Rico menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diarahkan pada penambahan tarif pajak atau retribusi, melainkan melalui optimalisasi potensi penerimaan yang sudah ada.
Langkah tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi perpajakan, dan penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi. Sektor yang menjadi perhatian meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, PBB-P2, dan BPHTB.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,99 triliun. Pemko Medan juga melakukan penajaman belanja perangkat daerah agar anggaran lebih terarah pada program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Di sisi lain, pengentasan kemiskinan tetap dilakukan melalui bantuan sosial yang disertai pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, dan perluasan kesempatan kerja. Pemutakhiran data penerima bantuan juga terus dilakukan agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.
Rico menegaskan, berbagai program tersebut harus disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan 2025–2029.
Menutup tanggapannya, Rico menyampaikan bahwa substansi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD akan melengkapi materi pembahasan bersama pada tahapan berikutnya. Masukan yang belum terjawab secara lengkap akan ditindaklanjuti dalam proses pembahasan selanjutnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas saran dan masukan yang diberikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
Melalui pembahasan Ranperda APBD 2027 tersebut, Pemko Medan berharap kebijakan anggaran yang disusun dapat memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta menghadirkan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Kota Medan. (HS)
